TangerangKini.com, Kota Tangerang – Puluhan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang menggelar mimbar bebas di Tugu Adipura Kota Tangerang, Kamis (07/05/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk refleksi momentum Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), sekaligus menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Kota Tangerang, Elwin mengatakan, aksi itu merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan di sektor pendidikan maupun ketenagakerjaan.
“Ini bentuk refleksi di momentum yang sangat bersejarah tentang May Day dan Hardiknas. Jadi kami melaksanakan aksi sebagai bentuk perlawanan terhadap berbagai ketidakadilan di ranah buruh dan dunia pendidikan,” ujarnya.
GMNI menyoroti penggunaan anggaran pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi amanat 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.
Menurutnya, pemerintah memasukkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam komponen pendidikan agar target tersebut tercapai.
Namun, GMNI menilai program MBG belum menjadi kebutuhan utama masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.
“Kami melihat kondisi ekonomi masyarakat sedang berat. Harga BBM tinggi, nilai tukar rupiah juga melemah. Jadi anggaran MBG lebih baik dialihkan untuk subsidi BBM dan gaji guru honorer,” katanya.
GMNI juga secara tegas menolak wacana penerapan MBG di lingkungan perguruan tinggi. Elwin menyebut program tersebut justru tidak menjawab persoalan utama kampus, yakni minimnya anggaran riset dan penelitian.
“Kalau MBG masuk ke ranah kampus, itu penghinaan terhadap kaum intelektual. Kampus itu membutuhkan penguatan anggaran riset dan penelitian, bukan MBG,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan, GMNI turut menyoroti persoalan ketenagakerjaan, khususnya sistem outsourcing. Ketua GMNI itu mengkritik Permenaker Nomor 6 Tahun 2025 yang dinilai belum mengakomodasi banyak jenis pekerjaan di lapangan.
Ia menyebut praktik outsourcing justru melahirkan ketimpangan terhadap pekerja, terutama tenaga kerja harian lepas yang bekerja melalui pihak ketiga.
“Outsourcing tidak berpihak kepada buruh. Banyak pekerja yang upahnya ditentukan perusahaan outsourcing, bukan berdasarkan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Tak hanya itu, GMNI juga mempertanyakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang dinilai belum transparan. Mereka menyoroti isu penghapusan sejumlah jurusan hingga ketimpangan anggaran antara sekolah kedinasan dan sekolah umum.
“Sekolah kedinasan anggarannya lebih dari Rp100 triliun, sementara sekolah umum sekitar Rp90 triliun. Ini tidak adil bagi masyarakat sipil,” kata Elwin.
Dalam aksi tersebut, GMNI turut menyoroti keresahan pengemudi ojek online terkait besarnya potongan dari aplikator. Mereka meminta pemerintah mempertegas regulasi hubungan antara aplikator dan pengemudi agar pendapatan ojol lebih layak.
“Kami melihat sendiri bagaimana besar potongan terhadap ojol. Pemerintah harus hadir agar hubungan aplikator dan pengemudi lebih adil,” tuturnya.
GMNI Kota Tangerang memastikan isu penolakan MBG di lingkungan kampus akan terus dikonsolidasikan ke berbagai perguruan tinggi dan dibawa dalam aksi lanjutan di tingkat nasional.
“Akan ada konsolidasi ke kampus kampus dan aksi yang lebih besar untuk menyampaikan langsung penolakan ini kepada pemerintah pusat,” pungkasnya. (Qor)
