TangerangKini.com, Kota Tangerang – Komisi I DPRD Kota Tangerang meminta organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang bergerak di bidang pelayanan publik dan perizinan, untuk meningkatkan respons serta memperkuat koordinasi dalam menangani aduan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan warga dapat diselesaikan lebih cepat tanpa harus berulang kali berpindah dari satu instansi ke instansi lain.
Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junaidi, mengatakan banyaknya laporan yang masuk ke DPRD menunjukkan masih adanya kendala dalam penanganan aduan di tingkat dinas teknis. Menurutnya, DPRD selama ini menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitasi agar setiap persoalan masyarakat segera ditindaklanjuti.
“Banyak warga mengadu ke DPRD karena saat melapor ke dinas, tanggapan dan eksekusinya dirasa belum maksimal. Padahal, eksekutor di lapangan ada di dinas terkait. Yang sering terjadi justru saling melempar tanggung jawab,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Tangerang, Selasa (14/07/2026).
Ia menegaskan, kesan DPRD bekerja lebih cepat muncul karena Komisi I aktif mempertemukan seluruh OPD yang berkaitan dengan suatu persoalan hingga ditemukan solusi bersama.
“Kalau dinas-dinas bekerja maksimal sejak awal, pengawasan dari DPRD tidak perlu sampai sejauh ini. Kami hanya memfasilitasi agar persoalan masyarakat segera selesai,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut beberapa aduan yang telah ditangani Komisi I, seperti penutupan akses jalan di Cipondoh dan sengketa kepengurusan RT/RW, dapat diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi. Ia juga menilai konsistensi pemerintah di tingkat kelurahan perlu diperkuat agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Ia juga mengimbau OPD agar lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terutama terkait proses perizinan dan pelayanan publik.
“Kalau ada kendala atau izin belum bisa diterbitkan, sampaikan alasannya secara jelas kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa diabaikan,” ujarnya.
Menurutnya, sistem perizinan yang melibatkan banyak dinas teknis sering kali membuat masyarakat bingung harus mengadu ke mana. Karena itu, koordinasi antar-OPD harus terus diperkuat agar pelayanan menjadi lebih efektif.
“Jangan saling lempar tanggung jawab. Semua dinas teknis harus berkoordinasi karena muara proses perizinan tetap berada di bawah Dinas Perizinan sebagai koordinator,” tegasnya.
Ketua Komisi I berharap sinergi antardinas terus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, efektif, dan mampu menjawab setiap persoalan yang muncul di lapangan. (Qor)
