TangerangKini.com, Kota Tangerang — Gelombang penolakan terhadap wacana Pilkada tidak langsung kian menguat dan menjadi sorotan publik.
Dalam aksi tersebut, massa menolak rencana Pilkada tidak langsung dan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang untuk menolak wacana pilkada yang di diusulkan DPRD RI.
Penolakan kali ini disuarakan oleh Aliansi Komite Merdeka Anti Diktator (Kamerad) yang menggelar aksi di depan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang, Kamis (15/01/2026).
Masa aksi tersebut adalah gabungan mahasiswa dan organisasi eksternal dari beberapa kampus, STISNU Nusantara Tangerang, ada UMT, ada juga dari Universitas Yuppentek, serta SEMMI, dan FAM.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Aditya Nugraha, mengatakan bahwa pihaknya secara tegas menolak pemilihan kepala daerah yang ditentukan oleh DPRD.
“Karena apa? keterlibatan masyarakat sangatlah minim ketika disahkannya peraturan tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan, bahwa dalam Pilkada ini peran masyarakat sangat penting. Suara masyarakat dapat menjadi kontrol sosial atas pilihannya dan ia menyoroti masyarakat yang tidak bisa sekolah dan bekerja, sebagai cerminan pemilih atau pemimpin daerah dipilih oleh rakyat.
“Hari ini pemimpin daerah atau kepala daerah yang dipilih oleh rakyat masih banyak yang tidak mempunyai nilai kerakyatan. apalagi nanti ketika pemimpin daerah atau kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kita tidak tahu mereka dari mana dan tidak tahu mereka punya kepentingan apa,” jelas dia.
Menurutnya, jika masalah Pilkada ini adalah soal anggaran yang begitu besar. Hal itu tidaklah mendasar. Ia menjelaskan, Yang seharusnya dievaluasi dan diefisiensi ini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ketika hari ini alasannya karena biaya Pilkada ini besar, makanya perlu diefisiensi. Yang seharusnya dievaluasi dan diefisiensi ini, pemerintah harus mengevaluasi atau mengkaji ulang program MBG karena pemerintah berani menggelontorkan 335 triliun untuk program tersebut dari APBN tahun 2026,” tutur dia.
Lalu, Ia menegaskan bahwa mereka menginginkan jalannya Pilkada dilakukan secara langsung, Karena kedaulatan rakyat itu sangat penting dan juga suara rakyat itu harus dipertimbangkan,
“Untuk jalannya Pilkada, kita tetap untuk seperti biasa libatkan masyarakat dalam pemilihan Pilkada, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan presiden,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ia mendesak Pemerintah Kota dan DPRD Kota Tangerang berani menolak usulan tersebut. Menurutnya, pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan terus menyuarakan penolakan agar seluruh masyarakat Kota Tangerang mengetahui.
“Karena kita tidak akan diam, kita akan terus menyuarakan hal ini sehingga semua masyarakat yang ada di Kota Tangerang mengetahui bahwasanya ketika pelaksanaan kepala daerah dipilih oleh DPRD itu menciderai demokrasi dan menghilangkan kedaulatan rakyat,” pungkasnya. (qor)
