TangerangKini.com, Kota Tangerang – Posyandu di Kota Tangerang kini tak lagi hanya menjadi tempat penimbangan bayi dan pemeriksaan kesehatan balita. Sebanyak 1.106 posyandu yang tersebar di 13 kecamatan diarahkan menjadi pusat pelayanan terpadu yang menjangkau enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Melalui integrasi tersebut, Pemerintah Kota Tangerang memperluas fungsi posyandu agar masyarakat lebih mudah mengakses berbagai layanan dasar, mulai dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga sosial.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dr. Dini Anggraeni, mengatakan transformasi ini mendorong posyandu berperan lebih luas melalui kolaborasi lintas sektor, bukan hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak.
“Posyandu kini tidak hanya melayani bayi dan balita, tetapi juga ibu hamil hingga lanjut usia. Integrasi enam SPM ini telah didokumentasikan oleh para kader di lapangan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat teridentifikasi dan pelayanan yang diperlukan bisa lebih mudah diakses dalam satu pintu,” ujar Dini, Selasa (27/10/2026).
Dalam pelaksanaannya, kader posyandu berkolaborasi dengan perangkat daerah terkait. Selain menjalankan kegiatan rutin, mereka turut mencatat kebutuhan warga dan mengidentifikasi persoalan di lingkungan untuk ditindaklanjuti sesuai bidang pelayanan masing-masing.
Khusus sektor kesehatan, posyandu berperan dalam memantau kondisi ibu hamil, bayi, balita, hingga lansia. Pemantauan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendeteksi lebih dini gangguan pertumbuhan, risiko stunting, masalah gizi, serta penyakit tidak menular.
“Melalui pemantauan yang dilakukan secara rutin, berbagai risiko kesehatan diharapkan dapat diketahui lebih awal. Dengan begitu, masyarakat bisa memperoleh perhatian dan penanganan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Untuk memastikan integrasi enam SPM berjalan optimal, Dinas Kesehatan bersama Tim Pembina Posyandu terus melakukan pembinaan dan memperkuat kapasitas kader. Langkah tersebut dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan enam SPM sekaligus evaluasi kesiapan posyandu dalam memberikan pelayanan yang lebih menyeluruh.
Dini menegaskan, keberhasilan integrasi layanan tidak hanya bergantung pada kader dan pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif keluarga serta dukungan lintas perangkat daerah.
“Partisipasi aktif keluarga, dukungan kader, dan kolaborasi antarperangkat daerah sangat penting untuk memperkuat kualitas pelayanan. Harapannya, ibu, anak, lansia, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih dapat memperoleh layanan dasar secara lebih optimal,” pungkasnya. (Adv)
