TangerangKini, Kota Tangerang – Menjelang masa pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, ribuan orang tua dan siswa memadati dan berbondong bondong ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang, Jumat (13/06/2025).
Mereka datang untuk melegalisir dokumen kependudukan, terutama akta kelahiran, yang menjadi syarat baru dalam proses pendaftaran SPMB tahun ini.
Sejak pagi hari, antrean mengular hingga mencapai ratusan orang. Salah satu warga, Pak Seba, wali murid yang datang sekitar pukul 10.00 WIB, mengaku mendapat nomor antrean ke-870an. Ia juga mengatakan kebijakan tahun ini agak aneh dibanding tahun sebelumnya, yang harus legalisir rapor dari kelas 7 sampai 9, juga harus legalisir akta kelahiran dan Kartu Keluarga.
” Tahun lalu mah anak bisa daftar sendiri, tapi sekarang, kelihatan aneh untuk syarat syaratnya. Saya gak tau ada prubahan apa itu, tapi bagi kita sebagai orang tua agak keberatan,” keluhnya.
Lalu Ia juga mempertanyakan mengapa pengumuman persyaratan ini baru dikeluarkan menjelang masa pendaftaran.
“Pendaftaran Senin, tapi pengumuman baru beberapa hari lalu dari SPMB Banten. Jadi wajar kalau sekarang mendadak penuh seperti ini.”
Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa memprediksi lonjakan kebutuhan ini jauh hari. Ia juga menyoroti keterbatasan sekolah negeri yang membuat banyak siswa harus bersaing ketat, sementara sekolah swasta menjadi pilihan yang tidak semua mampu secara finansial.
” Kalau memang sudah bikin akta kelahiran sejak lahir, kenapa harus legalisir lagi? mendadak banget, Ini untuk sekolah, bukan buat kerjakan,” tambahnya heran.
Tak hanya itu, proses administrasi yang dianggap semakin berbelit juga turut dikeluhkan. Salah satunya adalah kewajiban legalisir akta kelahiran saat mendaftar ke jenjang SMA.
“Harapan kami, anak bisa masuk sekolah negeri. Tapi persyaratannya itu loh, makin ribet. Masa akta kelahiran harus dilegalisir? Itu kan sudah resmi sejak anak lahir. Kalau nggak percaya, ya jangan dikeluarin aktenya sekalian. Sekarang daftar SMA aja harus legalisir akta, menurut saya itu nggak masuk akal,” keluhnya.
Meskipun pemerintah telah menggulirkan program pendidikan gratis untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA/SLTA, namun di lapangan, masih ditemukan berbagai kendala mulai dari minimnya fasilitas hingga prosedur administrasi yang dianggap tidak logis.
“Tapi menurut saya kekurangannya itu di bangku sekolah atau sekolahannya yang nggak cukup. Kenapa, pemerintah kita nggak siap?. Kalau soal dana, bohong kalau nggak ada. Contohnya, koruptor banyak yang kita lihat. Coba uang itu dipakai bangun sekolah, pasti bisa,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Kota Tangerang, Khotibul Imam, mengatakan pihaknya tidak menyangka akan terjadi lonjakan pemohon hingga hampir seribu orang dalam sehari.
“Untuk hari ini, kami tidak menyangka akan sebanyak ini. Tapi kami tetap melayani sesuai persyaratan. Akta kelahiran yang belum memiliki barkod memang harus dilegalisir sesuai kebijakan provinsi,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Disdukcapil akan tetap buka pada akhir pekan dan menata ulang alur pelayanan guna menghindari penumpukan. Mengenai kebijakan baru ini, Khotibul menyatakan bahwa keputusan tersebut datang dari tingkat provinsi dan berlaku untuk pendaftaran SMA. Ketika ditanya kebijakan ini kapan keluarnya dan kenapa mendadah Ia hanya menjawab.
“Ini kebijakan dari provinsi untuk jenjang SMA,” katanya singkat.
Fenomena ini menyoroti perlunya koordinasi dan sosialisasi yang lebih baik antara pemerintah provinsi, dinas pendidikan, dan instansi terkait lainnya agar masyarakat tidak dirugikan oleh kebijakan mendadak yang menyulitkan proses pendidikan anak.(Qor).
