TangerangKini.com, Kota Tangerang – Menjelang bergulirnya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 yang diperkirakan dimulai pada 2027, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai memperkuat pendidikan politik masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga demokrasi tetap kondusif sekaligus mendorong warga berani mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pendidikan politik dan konsolidasi demokrasi yang digelar di Aula Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Selasa (17/11/2026).
Mengusung tema “Konsolidasi Sinergitas Seluruh Elemen Masyarakat Dalam Menciptakan Demokrasi yang Berintegritas, Berkeadilan dan Bermartabat”, kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan partai politik di wilayah Kecamatan Pinang.
Kepala Kesbangpol Kota Tangerang, Wawan Fauzi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bawaslu untuk menyatukan visi serta memperkuat hubungan antarelemen masyarakat dalam menjaga demokrasi.
“Saat ini kita sudah memasuki penghujung tahun 2026 dan sebentar lagi masuk ke 2027. Berdasarkan informasi yang kami terima, tahapan pemilu akan mulai berjalan pada tahun depan. Oleh karena itu, Pemkot Tangerang bermitra dengan Bawaslu menyelenggarakan pendidikan politik ini sebagai langkah awal menjaga harmonisasi demokrasi,” ujar Wawan.
Ia menambahkan, Kota Tangerang selama ini memiliki rekam jejak yang baik dalam menjaga situasi tetap sejuk dan kondusif pada setiap penyelenggaraan pesta demokrasi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarulloh, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari program konsolidasi demokrasi bertajuk *Menyapa Warga*. Sebelumnya, Bawaslu telah menyambangi sejumlah partai politik, organisasi kepemudaan (OKP), hingga tokoh masyarakat di berbagai wilayah Kota Tangerang.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan partisipatif. Terlebih, berdasarkan kalkulasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tahapan Pemilu 2029, proses pemilu diperkirakan mulai bergulir sekitar 20 bulan sebelumnya, yakni pada 2027.
Ia menyebut keterbatasan jumlah personel pengawas menjadi salah satu alasan pentingnya keterlibatan masyarakat. Saat ini, komisioner Bawaslu di tingkat kabupaten/kota hanya berjumlah lima orang.
“Keterbatasan personel pengawas di mana komisioner Bawaslu di tingkat kabupaten/kota hanya berjumlah lima orang membuat kami sangat membutuhkan partisipasi masyarakat. Kami berharap warga semakin melek pemilu dan berani melapor ke Bawaslu jika menemukan praktik politik uang maupun pelanggaran lainnya,” jelas Komarulloh.
Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu menargetkan para peserta tidak hanya memahami materi pendidikan politik, tetapi juga mampu menjadi agen literasi politik di lingkungan masing-masing.
Lebih lanjut, Komarulloh berharap pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan dapat diteruskan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat di sekitar tempat tinggal sehingga kesadaran politik tumbuh hingga tingkat paling bawah.
Ia juga menyinggung pengalaman Pemilu 2024. Menurutnya, tingkat pelanggaran di Kota Tangerang tergolong minim dibandingkan kabupaten/kota lainnya.
“Berdasarkan pengalaman Pemilu 2024 lalu, tingkat pelanggaran di Kota Tangerang tergolong minim jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain. Ini menunjukkan masyarakat kita sudah cukup melek politik. Capaian baik ini harus terus kita kawal bersama, jangan sampai perbedaan pilihan politik justru membuat warga bercerai-berai,” pungkasnya. (Qor)











