TangerangKini.com, Kota Tangerang –Kelompok Aktivis Putra Bangsa Menggugat (PBM) menyoal kinerja Satpol PP Kota Tangerang yang dianggap mandul dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda). Salah satunya adanya pekerjaan bangunan lapangan padel dan gudang yang belum mengantongi izin (PBG) di Jalan Hasyim Ashari, Kelurahan Nerogtog Kecamatan Pinang, Kota Tamgerang.
Selian itu, Satpol PP juga dianggap tidak becus dalam menertibkan para penjual minuman beralkohol yang berada di belakang kantor Kecamatan, Cibodas Kota Tangerang. Padahal aktivitas di tempat tersebut telah berlamgsung cukup lama. Bahkan dijual secara darimg melalui aplikasi ojek online.
PBM menilai penegakan Perda tidak boleh hanya sebatas operasi, penyitaan barang bukti, maupun penindakan sementara. Satpol PP juga didesak mengambil langkah tegas terhadap lokasi yang diduga berulang kali menjadi tempat pelanggaran.
Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Satpol PP Kota Tangerang di Aula Kantor Satpol PP, Rabu (11/11/2026). Dalam pertemuan itu, PBM mempertanyakan lambannya penindakan sekaligus meminta kejelasan alasan belum dilakukannya penyegelan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat penjualan miras dan bangunan tanpa izin (PBG).
Sekretaris Jenderal PBM, Tri Syahrizal, menegaskan pihaknya tidak ingin penertiban hanya menjadi kegiatan rutin tanpa penyelesaian terhadap sumber pelanggaran.
Menurutnya, apabila suatu lokasi sudah berulang kali menjadi sasaran operasi dan ditemukan adanya pelanggaran, Satpol PP harus berani mengambil tindakan lebih tegas, termasuk melakukan penyegelan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Satpol PP Jangan hanya datang melakukan operasi, menyita barang bukti, kemudian selesai begitu saja. Kalau lokasi tersebut sudah berulang kali ditemukan menjadi tempat penjualan miras, harus ada tindakan lanjutan. Kami mendesak Satpol PP segera melakukan penyegelan. Jangan terus dibiarkan beroperasi dan jangan sampai penegakan Perda hanya berhenti pada penyitaan,” tegas Tri Syahrizal.
Ia mengatakan, PBM akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada tindakan nyata dari pemerintah daerah. Pihaknya juga meminta agar laporan masyarakat tidak sekadar diterima dan dicatat, tetapi benar-benar ditindaklanjuti sampai tuntas.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jangan sampai masyarakat terus menyampaikan laporan, tetapi pelanggaran di lapangan tidak kunjung diselesaikan. Kami ingin ada tindakan konkret, terutama penyegelan terhadap lokasi yang memang terbukti melanggar aturan,” tambahnya.
Menanggapi desakan tersebut, Sekretaris Satpol PP Kota Tangerang, Agapito De Araujo, menyampaikan bahwa pihaknya tidak menutup diri terhadap laporan maupun pengawasan dari masyarakat. Ia mengakui keterbatasan personel dan luasnya wilayah kerja menjadi salah satu kendala dalam menjalankan pengawasan di 13 kecamatan dan 40 kelurahan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan setiap laporan yang masuk tetap menjadi bahan untuk ditindaklanjuti. Namun, khusus penertiban bangunan yang diduga tidak memiliki PBG, Satpol PP perlu berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkim) serta instansi yang menangani perizinan, guna memastikan status peruntukan dan legalitas bangunan.
“Untuk penindakan bangunan, kami harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan OPD terkait. Kami perlu mengetahui peruntukan bangunan, apakah berada di kawasan permukiman, ruang terbuka hijau, atau kawasan lainnya. Kami juga membutuhkan rekomendasi dari instansi teknis. Proses koordinasi inilah yang terkadang membuat penindakan membutuhkan waktu,” jelas Agapito.
Ia juga mengungkapkan bahwa Satpol PP menerima laporan berkala dari instansi terkait mengenai bangunan yang diduga tidak berizin. Laporan tersebut turut menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut di lapangan.
Terkait penjualan miras, Agapito menegaskan Satpol PP tidak memberikan toleransi terhadap peredaran minuman beralkohol yang melanggar ketentuan di Kota Tangerang.
Ia menyebut, operasi penertiban telah beberapa kali dilakukan di berbagai wilayah. Bahkan, saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Seksi Ketertiban Umum (Kasi Tibum), Satpol PP pernah menyita sekitar 1.300 botol miras dalam satu rangkaian penindakan.
Dalam operasi lainnya, petugas juga pernah mengamankan sekitar 500 hingga 600 botol miras. Barang bukti tersebut kemudian diproses melalui sidang tindak pidana ringan (tipiring) hingga pelanggar dikenakan denda.
“Penindakan terhadap miras bukan berarti kami diam atau sengaja membiarkan. Operasi terus dilakukan, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun patroli di sejumlah wilayah. Kami juga pernah menyita dalam jumlah besar dan membawa pelanggar ke sidang tipiring,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengakui pelaku penjualan miras terkadang lebih dulu mengetahui rencana operasi sehingga memindahkan barang dagangannya sebelum petugas tiba. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan penertiban.
Lalu, Agapito juga menjelaskan bahwa penjualan miras melalui transaksi daring memiliki ranah penanganan berbeda. Menurutnya, penindakan terhadap aktivitas di ruang digital memerlukan kewenangan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait.
Menanggapi pertanyaan mengenai penyegelan lokasi yang diduga berulang kali menjadi tempat penjualan miras, Agapito menyebut tindakan tersebut tidak bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan sejumlah aspek.
Ia mengatakan, Satpol PP perlu mempelajari terlebih dahulu aspek perizinan, kondisi teknis, serta status kawasan sebelum mengambil keputusan penyegelan.
“Untuk penyegelan, tentu ada hal-hal yang harus kami pelajari terlebih dahulu, mulai dari perizinan hingga aspek teknis dan peruntukan kawasan. Ada beberapa pertimbangan yang harus dipastikan sebelum tindakan dilakukan. Namun, bukan berarti laporan tersebut tidak kami ketahui atau tidak kami tindak lanjuti,” katanya.
Di sisi lain, Agapito menegaskan pihaknya terbuka terhadap pengawasan masyarakat dan meminta agar setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran yang melibatkan anggotanya disampaikan langsung kepada pimpinan.
Ia mengaku tidak pernah mengarahkan anggotanya untuk melakukan pelanggaran dan menyatakan akan memberikan teguran keras apabila ditemukan personel yang bertindak di luar ketentuan.
“Kami sangat terbuka untuk diawasi. Kalau ada informasi mengenai anggota kami yang melakukan pelanggaran di lapangan, silakan sampaikan langsung kepada saya. Tidak ada toleransi bagi anggota yang melanggar. Tugas kami sudah jelas dan harus dijalankan sesuai aturan,” tegasnya.
Meski telah memberikan penjelasan mengenai prosedur dan kendala penindakan, PBM menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut. Mereka berharap koordinasi antarinstansi tidak menjadi alasan berlarut-larutnya penegakan Perda.
Bagi PBM penindakan tidak cukup hanya dibuktikan dengan banyaknya barang bukti yang disita. Langkah nyata berupa penertiban hingga penyegelan terhadap lokasi yang terbukti melanggar menjadi hal yang kini ditunggu masyarakat. (Qor)








