TangerangKini.com, Kota Tangerang – Ratusan warga Kampung Galeong, Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, antusias menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Apdan Nanung, dalam kegiatan reses ke-1 masa sidang 2026–2027, Sabtu (10/10/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momen istimewa bagi warga karena untuk pertama kalinya anggota dewan datang langsung ke Kampung Galeong. Sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari banjir yang kerap melanda permukiman, sengketa tanah wakaf, kondisi drainase, hingga pembangunan pabrik yang diduga berdampak terhadap lingkungan sekitar.
Ketua Fraksi PKB yang juga anggota Komisi III DPRD Kota Tangerang itu mengatakan, pihaknya akan mendorong penanganan banjir melalui pembangunan tanggul atau embung. Ia juga menyoroti legalitas pembangunan pabrik di sekitar permukiman yang diduga berkaitan dengan persoalan banjir.
“Di sini kan banjir terus. Kita coba mendorong dibuatnya tanggul atau embung. Terus kedua, menanggapi pembangunan pabrik itu ada izinnya atau enggak. Karena adanya pabrik itu yang menyebabkan banjir di sini,” kata Apdan.
Menurutnya, pemeriksaan perizinan perlu dilakukan untuk memastikan pembangunan tersebut sesuai ketentuan. Apabila ditemukan tidak memiliki izin yang sesuai, pembangunan harus dihentikan.
“Mudah-mudahan nanti kalau diperiksa juga oleh Komisi I, kalau enggak ada izinnya, ya kita harus cabut, kita harus stop pembangunan pabriknya,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memeriksa izin pembangunan, termasuk memastikan apakah perusahaan menggunakan izin lama atau telah memiliki izin baru.
“Pertama kita pertanyakan dulu izinnya, izin pembangunannya, apakah pakai izin yang lama atau izin yang baru. Kalau izin yang lama, ya kita harus stop pembangunannya,” tegasnya.
Lalu, Ia juga menyoroti kondisi drainase di sekitar perusahaan. Menurut Apdan, keberadaan industri semestinya diikuti tanggung jawab menjaga lingkungan, termasuk memastikan saluran air berfungsi dengan baik untuk mengurangi risiko banjir.
“Dia kan sebenarnya juga harus membuat drainase untuk lingkungan supaya mengatasi banjir, bukannya dia menutup drainase malah bikin banjir,” katanya.
Selain banjir dan perizinan pabrik, persoalan tanah wakaf turut menjadi perhatian dalam reses tersebut. Apdan mengatakan, dirinya telah mengetahui adanya rapat dengar pendapat (RDP) antara warga Galeong dan Komisi I DPRD Kota Tangerang terkait persoalan tersebut.
Dalam RDP itu, perwakilan Fraksi PKB, Tasril, Apdan menyebut Tasril telah menyampaikan persetujuan agar tanah wakaf dikembalikan sesuai peruntukannya.

Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Komisi I berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk melihat langsung kondisi tanah wakaf tersebut. Namun, ia mengaku belum mengetahui kapan sidak akan dilaksanakan dan bagaimana tindak lanjutnya.
“Memang kalau Pak Tasril kan sudah menyetujui bahwa tanah wakaf itu harus dikembalikan kembali kepada fungsinya. Nah, memang nanti kemarin kita sudah lihat hasil kesimpulan dari RDP itu apa. Katanya sih nanti mereka Komisi I itu akan melakukan sidak,” kata Apdan.
Menurutnya, tanah tersebut semestinya digunakan sesuai peruntukannya, meski saat ini masih terdapat konflik di lingkungan keluarga yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Apdan berharap penyelesaian dilakukan melalui kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Ia mengimbau warga agar menjaga situasi tetap kondusif sambil menunggu tindak lanjut dari Komisi I.
“Kalau konflik terlalu besar juga, itu akan merembet ke mana-mana. Mudah-mudahan nanti ada titik cerahnya. Nanti akan saya sampaikan lagi ke Pak Tasril di Komisi I, kemarin dia yang ikut rapat,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan realisasi tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitar. Menurut dia, dana CSR semestinya memberikan manfaat bagi pemerintah daerah maupun warga yang berada di sekitar perusahaan.
Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti apakah masyarakat Kampung Galeong telah menerima manfaat dari dana tersebut.
“Nah, ini yang ke warga gimana? Sampai sekarang kita dengar kan enggak dapat. Makanya kita juga nanti akan mempertanyakan dana CSR itu ke mana,” katanya.
Ia berencana mengonfirmasi persoalan tersebut kepada pihak yang menangani CSR di Kota Tangerang agar penyaluran dan peruntukan dana tersebut dapat diketahui secara jelas.
Masih kata Apdan, ia menjelaskan dirinya baru menerima aduan warga terkait persoalan pembangunan pabrik, banjir, dan dampaknya terhadap lingkungan. Meski demikian, ia mengaku telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.
Dalam kesempatan itu, Apdan turut menyayangkan ketidakhadiran lurah yang sebelumnya diundang dalam kegiatan reses. Menurut dia, kehadiran lurah sebagai pimpinan wilayah diperlukan agar keluhan masyarakat dapat didengar secara langsung dan ditindaklanjuti bersama.
Ia berencana mengonfirmasi ketidakhadiran lurah tersebut pada Senin (12/10/2026), bertepatan dengan agenda rapat paripurna DPRD Kota Tangerang.
“Besok kemungkinan saya mencoba mempertanyakan ke lurah. Kebetulan besok ada paripurna, saya coba konfirmasi lagi ke lurah. Hari ini saya undang lurahnya enggak datang, saya juga bingung. Lurah seharusnya sebagai pimpinan wilayah harus hadir,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan reses merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada wakil rakyat. Karena itu, ia menyayangkan ketidakhadiran lurah dalam agenda yang menjadi ruang penyampaian aspirasi warga.
“Seharusnya dia hadir untuk menangkap aspirasi dari masyarakat. Ini kita undang enggak hadir, nanti coba di paripurna saya tanya,” tambahnya.
Sementara itu, sesepuh Kampung Galeong, Ustaz Cecep Rahman yang akrab disapa Oman, mengapresiasi kehadiran Apdan Nanung yang turun langsung menemui warga.
Menurut Oman, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi, terutama ancaman banjir yang kerap mengganggu lingkungan tempat tinggal.
“Baru kali ini ada dewan ke sini. Jadi, beliau sangat perhatian kepada RT/RW sekalian. Terutama lingkungan kita rawan banjir,” ujar Oman.
Ia berharap berbagai keluhan masyarakat dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Lalu, Kehadiran anggota dewan menjadi penyelesaian persoalan lingkungan maupun kebutuhan masyarakat Kampung Galeong.
“Alhamdulillah atas kehadiran beliau, keluh kesahnya di lingkungan maupun keluarga masing-masing, bisa diselesaikan” pungkasnya. (Qor)











