Tangerangkini.com, Kota Tangerang – Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang Junadi, mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang segera membuat laporan ke polisi perihal pencopotan segel
Wahana Bermain Anak (Play Ground) The Nice Garden Pinang.
Diketahui sebelumnya, The Nice Garden
yang berada di Jalan KH.Hasyim Ashari , Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang Kota Tangerang di segel Satpol PP Kota Tangerang pada Senin (21/4/2025). Namun tak berselang lama, dua plang segel yang terpasang di atas loket dan di pagar itu di pindahakan serta dicopot oleh oknum yang tidak beranggungjawab.
Arena bermain anak itu disegel Satpol PP lantaran telah melanggar peraturan daerah (Perda) nomor 8 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Serta Perda Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Atas tindakan pidana itu, Junadi meminta agar pihak Satpol PP Kota Tangerang segera membuat laporan ke kepolsian unrtuk mengusut oknum pencot segel The Nice Garden.
“Harus berani tegas dan mengamankan oknum yang mencopot segel The Nice Garden juga oknum yang bermain. Kalau masih diabaikan segera laporkan ke aparat penegak hukum karena pengelola telah mengabaikan segel Satpol PP sebagai penegak Perda yang profesional dan akuntabel,” tegas Junadi, Senin (28/3/2025)
Dijelaskan Junadi, bahwa selain telah melanggar Perda Kota Tangerang, pengelola The Nice Garden juga telah melanggar Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005.
” Setiap bangunan wajib memiliki izin dan memenuhi persyaratan administrasi, bangunan tanpa ijin dapat dikenai sanksi administrasi hingga pembongkaran serta denda maksimal 10 persen dari nilai bangunan,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Diberitakan sebelumnya Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah (Gakumda) Satpol PP Kota Tangerang, Jose, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah memasang kembali segel yang sempat dicopot.
“Plangnya sempat dicopot, tapi sudah kami pasang lagi. Kalau bangunan sudah disegel, artinya memang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Bangunannya sudah berdiri dan beroperasi, padahal sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 45, bangunan harus memiliki PBG,” jelas Jose.
Selain pelanggaran terkait PBG, tindakan pencopotan plang segel juga dapat dikenai sanksi tambahan sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 109.Pihak pengelola bisa terancam pidana tambahan berupa denda atau bahkan hukuman penjara, di luar sanksi administratif.
Jose menegaskan bahwa saat penyegelan ulang dilakukan, tidak ditemukan pemilik bangunan, hanya ada karyawan di lokasi. Ruang penerima tamu dan area kasir juga sudah ditutup guna mencegah aktivitas operasional lebih lanjut.
“Kami sudah himbau agar tidak ada kegiatan sejak hari Senin. Kalau pemilik datang dan bisa menunjukkan dokumen PBG atau IMB, maka segel bisa kami cabut,” tambahnya.
Namun, apabila pengelola tetap membandel, Satpol PP menyatakan akan terus melakukan pengawasan ketat.
“Kami tetap awasi. Kalau ada pengunjung yang datang, kami akan imbau agar tidak masuk dulu,” pungkas Jose.
Kejadian ini menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya kepatuhan terhadap peraturan bangunan di wilayah Kota Tangerang, demi keselamatan dan ketertiban bersama.(qor/red)
