Tangerangkini.com,Kota Tangerang- Maraknya kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Tangerang membuat kepercayaan publik menurun drastis kepada pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang.
Dalam waktu dekat sudah ada kasus besar yang viral dan membuat geger masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Tangerang perihal kasus predator anak di Yayasan Darussalam An-Nur Kecamatan Pinang, Kawasan kunciran Indah dan kasus pencabulan siswi SMP yang dilakukan oleh ayah tiri korban di Gang Parit, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh.
Peristiwa tersebut tak lepas dari sorotan berbagai elemen masyarakat khususnya (FORTANG) Forum Aliansi Aktivis Tangerang Raya, organisasi ini menyayangkan pemerintah Kota Tangerang yang menjadi urutan nomor satu sebagai kota layak anak di Provinsi Banten patut dipertanyakan.
M.Taher Jalalulael selaku ketua Fortang mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang dinilai kurang melakukan pengawasan dan pendekatan kepada masyarakat, sehingga predator anak masih berkeliaran di Kota Tangerang.
Disamping itu Trisyahrizal Sekretaris Jendral Fortang dalam keterangannya mengatakan “Masalah anak adalah masalah yang harus di prioritaskan, kalau kepala dinas tidak mampu melakukan pengawasan, lebih baik di copot dari jabatannya dari pada hanya menghabiskan anggaran APBD tapi kerjanya tidak jelas,” Tegasya kepada awak media, Selasa (15 Oktober 2024).
“Saya minta kepada PJ Walikota Tangerang untuk segera mencopot jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan PJ Gubernur Banten untuk meng-evaluasi Kota Tangerang yang disebut sebagai Kota layak anak di Provinsi Banten,” tutup Trisyahrizal. (Red)
