Tangerangkini.com, Kota Tangerang – Masyarakat Kota Tangerang Menggugat (MKTM) mengkritisi munculnya konten Wali Kota Tangerang, Sachrudin, yang menampilkan dirinya bersepeda sambil menghubungi petugas untuk menangani kemacetan di sejumlah ruas jalan Kota Tangerang.
Founder MKTM, Arief Gybe, menilai bahwa pejabat publik memang berhak menunjukkan aktivitas kerjanya kepada masyarakat. Namun, penyelesaian kemacetan tidak boleh direduksi menjadi sekadar narasi spontan di media sosial yang berorientasi pada pencitraan personal.
Menurutnya, persoalan kemacetan di Kota Tangerang merupakan masalah struktural yang memerlukan kebijakan jangka panjang, bukan sekadar respons insidental yang direkam kamera.
“Publik tidak membutuhkan tontonan seorang wali kota menelepon petugas ketika menemukan kemacetan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah ukuran yang jelas mengenai sejauh mana kemacetan berhasil dikurangi melalui program pemerintah,” ujarnya, dalam keterangannya, Kamis, (25/06/2026)
MKTM menilai bahwa pendekatan komunikasi yang menonjolkan figur kepala daerah berpotensi mengaburkan substansi persoalan. Padahal, Pemerintah Kota Tangerang sendiri telah menetapkan berbagai target pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 yang salah satu fokusnya adalah penanganan permasalahan perkotaan, termasuk kemacetan lalu lintas.
Ia mengatakan, jika merujuk pada dokumen dan pernyataan resmi pemerintah, penguraian kemacetan seharusnya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur transportasi, peningkatan konektivitas, integrasi angkutan umum, pengembangan simpul transportasi, hingga rekayasa lalu lintas yang terukur. Pemerintah Kota Tangerang bahkan menyatakan telah menyiapkan sejumlah proyek strategis untuk mengatasi kemacetan dan menjadikan isu tersebut sebagai salah satu tantangan utama pembangunan daerah.
“Pertanyaannya sederhana, apakah video menelepon petugas tersebut merupakan bagian dari strategi RPJMD atau hanya kebutuhan konten? Karena masyarakat menilai hasil, bukan adegan,” tegasnya.
MKTM juga menyoroti bahwa kemacetan di Kota Tangerang tidak muncul secara tiba-tiba. Tingginya mobilitas kendaraan yang melintasi Kota Tangerang setiap hari telah lama menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Data yang disampaikan Pemerintah Kota Tangerang menyebutkan jutaan kendaraan melintasi wilayah Kota Tangerang setiap tahunnya sehingga membutuhkan solusi yang sistematis dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, MKTM meminta Pemerintah Kota Tangerang untuk lebih fokus pada pencapaian indikator kinerja yang telah dijanjikan kepada masyarakat dalam RPJMD dibandingkan membangun narasi personal melalui konten media sosial.
“Jika memang ingin menunjukkan kepedulian terhadap kemacetan, maka yang perlu dipublikasikan adalah data. Berapa titik kemacetan yang berhasil diurai? Berapa waktu tempuh yang berhasil dipangkas? Berapa peningkatan penggunaan transportasi umum yang tercapai? Itu yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.
MKTM menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan kepada pribadi Wali Kota, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar pemerintahan berjalan berdasarkan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan, bukan berdasarkan kebutuhan pencitraan sesaat.
“RPJMD adalah kontrak politik kepala daerah dengan masyarakat. Jangan sampai kontrak itu kalah penting dibanding produksi konten media sosial. Kota Tangerang membutuhkan solusi yang terukur, bukan sekadar simbolisme,” pungkasnya.
