Tangerang – Kursus kepemiluan yang diselenggarakan Sekolah Demokrasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dinggap terobosan baik untuk perkembangan politik bagi anak-anak muda di Tangerang.
Demikian dikatakan Sanusi, Direktur Eksekutif Tangerang Leadership Management (TLM), saat menjadi Narasumber dalam kegiatan tersebut, Sabtu (18/6/2022).
Digelarnya Program Kursus Kepemiluan yang sengaja melibatkan anak-anak muda dan mahasiswa itu juga perlu diselenggarakan secara meluas bagi anak-anak muda lain di wilayah Tangerang.
“Program politik dan Kursus Kepemilian ini harusnya tidak hanya dilakukan oleh kelangan tertentu. Politisi, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kepemudaan lain di Tangerang juga perlu menggelar program serupa,” harap Sanusi.
Dengan persentase menyentuh 60 persen, kalangan muda saat ini harus didorong, dipupuk, diajak, dan diberikan kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi sejak awal. “Harus dimulai sekarang, agar partisipasi politik saat Pemilu 2024 berjalan baik dan meriah lagi penuh kesadaran berdemokrasi,” imbuh Sanusi.
Sanusi juga menyarankan, semua pihak sudah seharusnya mendorong partisipasi aktif pemuda dalam kepemiluan. “Sekolah-sekolah kepemiluan ini semoga bisa didorong lebih luas lagi,” tukasnya.
Kepala Sekolah Demokrasi HMI, Anov Rezando mengatakan, selama 5 seri sekolah kepemiluan, sudah puluhan mahasiswa dan pemuda yang sukarela ikut program ini. “Semoga masih bisa kami lanjutkan dalam seri-seri selanjutnya,” harap Anov.
Terkait pelibatan anak-anak muda, Anov menyatakan bahwa, pihaknya menyadari saat ini kalangan muda bukan tidak memahami soal politik. Namun, tidak sedikit dari mereka yang mau partisipasi aktif dalam perpolitikan dan kepemiluan.
“Target kami, demokrasi ini jadi mainnya anak muda. Jadi anak muda bukan hanya jadi komoditi politik, namun sebagai pelaku politik aktif baik sebagai peserta, penyelenggara, atau pengawas proses demokrasi yang memahami betul proses pemilu,” imbuhnya.
Sekedar informasi, Sekolah Kepemiluan ini juga menggandeng pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan juga praktisi maupun pemerhati pemilu sebagai narasumber program.
