TangerangKini.com, Kota Tangerang — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara warga Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, dengan PT Grand Nirwana Indah, di Ruang BANMUS DPRD Kota Tangerang, Kamis (27/11/2025).
RDP digelar buntut penutupan akses jalan lingkungan di Gang Haji Dulloh sejak 3 November 2025 oleh PT Grand Nirwana Indah. Akibat penutupan dengan beton tersebut, puluhan warga terisolir dan aktivitas sosial ekonomi warga lumpuh.
Rapat dihadiri puluhan warga, RT, RW, Lurah, Camat Neglasari, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN),;hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junadi, menegaskan bahwa pihaknya meminta PT Grand Nirwana Indah segera membuka kembali jalur yang ditutup.
“Kami minta hari ini dibuka. Kalau bandel, hari Selasa direksinya harus hadir. Kalau tidak hadir, kita panggil tiga kali,” tegasnya.
Lalu, ia menegaskan DPRD memberi batas waktu dan menugaskan perwakilan perusahaan untuk melaporkan perintah tersebut kepada direksi.
“Untuk hari ini dibuka. Kalau bandel, berarti nanti bisa Selasa kita undang direksinya. Kalau tiga kali tidak hadir, kita akan pakai aturan yang berlaku di DPRD Kota Tangerang.”ujarnya.
Lebih lanjit, ia menjelaskan bahwa penutupan dilakukan karena sengketa lahan yang dimenangkan perusahaan, namun langkah penutupan sepihak tanpa menyediakan jalan alternatif terlebih dahulu dinilai sebagai kekeliruan fatal.
“Seharusnya sebelum ditutup, diganti dulu jalannya. Jangan langsung tutup. Ini yang membuat gaduh, “tegasnya.
Ketua Forum Suara Rakyat (Fosura), Bambang Wahyudi, memaparkan kondisi warga yang semakin mendesak. Ia menjelaskan, dari 243 KK, masih ada 73 KK yang terisolir. Bahkan empat mobil warga tidak dapat keluar dan dua mobil tidak bisa masuk, salah satunya milik anggota DPRD Tangerang, Perry Montana.
“Fakta di lapangan memang ada 4 unit kendaraan yang tidak bisa keluar dan 2 unit yang tidak bisa masuk. Dan masyarakat betul betul terisolir,” tegas Bambang.
Klaim PT Grand Nirwana Indah yang menyatakan tidak ada warga yang terisolir dibantah tegas. Menurutnya, Wakil Ketua I DPRD Andes Permana telah meninjau lokasi dan menemukan bahwa warga memang benar benar terisolir
“Wakil Ketua I DPRD Andes Permana sudah melihat langsung. Fakta di lapangan jelas warga terisolir,” ungkapnya.
Penutupan jalan memaksa warga, termasuk anak sekolah, memutar lebih dari setengah kilometer karena akses utama sepanjang 85 meter tersebut ditutup total.
Terkait jalan pengganti, ia menjelaskan jalan pengganti yang dimaksud ternyata buntu karena ujungnya merupakan tanah milik warga, dan warga tidak mengizinkan tanah tersebut digunakan sebagai akses umum.
“Pengembang menganggap cukup menambah lebar 1 meter di jalan lama, padahal ujungnya mentok di tanah warga. Bagaimana bisa disebut jalan pengganti?” jelas Bambang.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) GibranKu Pusat dan salah satu warga Neglasari ,Arief Gybe, menegaskan bahwa sekitar 40 persen lahan di area tersebut adalah hak warga, sehingga perusahaan wajib mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebelum berinvestasi.
“Semua harus berimbang, jangan juga masyarakat kesulitan dalam melakukan aktifitasnya terkait penutupan jalan, Kedepankan sisi kemanusiaannya juga, kita harus kawal persoalan ini sampai dengan tuntas agar masyarakatpun tidak Terabaikan, “ujarnya.
Lanjut, ia memastikan persoalan ini akan terus dikawal hingga tuntas. “Kalo memang perjuangan ini tidak bisa selesai kita akan bawa ranah ini sampai ke pusat,” tegasnya.
Komisi I menegaskan akan terus mengawal aduan warga hingga persoalan selesai.
“Pasti. Komisi I akan mengawal sampai Selasa. Mudah-mudahan sebelum hari Selasa sudah dibuka. Kalau tidak, kita undang kembali direksinya,” ujar Junadi.
RDP ditutup dengan rekomendasi tegas agar PT Grand Nirwana Indah membuka kembali akses jalan pada hari yang sama. DPRD memastikan akan mengambil langkah lanjutan apabila perusahaan tidak mematuhi keputusan tersebut.(qor)
