TangerangKini.com, Kota Tangerang – Ancaman musim kemarau panjang menjadi perhatian serius DPRD Kota Tangerang. Komisi III mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang agar tidak lengah menghadapi berbagai potensi dampak yang bisa muncul, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga terganggunya ketahanan pangan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang, Holiludin, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan kesiapsiagaan sebagai langkah antisipasi menghadapi berbagai potensi bencana yang kerap terjadi saat musim kemarau.
“Kami mengimbau BPBD Kota Tangerang agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan, krisis air bersih, maupun kebakaran lahan. Langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini agar masyarakat tetap merasa aman dan dampaknya bisa diminimalkan,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (11/07/2026).
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya dengan meningkatkan kewaspadaan. BPBD juga perlu melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak, menyiapkan personel beserta sarana pendukung, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi agar penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
Selain aspek kebencanaan, Komisi III juga menyoroti pentingnya menjaga ketahanan pangan selama musim kemarau berlangsung. Untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) diminta memastikan ketersediaan stok bahan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga.
“DKP harus memantau ketersediaan stok dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Jangan sampai musim kemarau berdampak pada pasokan pangan ataupun memicu kenaikan harga yang memberatkan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, koordinasi lintas perangkat daerah menjadi kunci dalam menghadapi musim kemarau agar seluruh potensi dampak dapat diantisipasi secara menyeluruh, baik dari sisi penanggulangan bencana maupun pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat bersinergi dan bergerak cepat dalam mengantisipasi musim kemarau. Dengan persiapan yang matang, pelayanan kepada masyarakat dapat tetap berjalan dengan baik dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” tutupnya. (Adv)
